Misi PBB Temukan Lokasi Diduga Kuburan Massal di Libya

bacakita.id, LIBYA |Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Libya mengatakan pihaknya menemukan beberapa situs di Kota Tarhouna, Tripoli, yang diduga merupakan kuburan massal, Senin (4/7).

Jumlah situs yang diduga sebagai kuburan massal tersebut ditaksir mencapai 100. “Menurut pengetahuan orang dalam, kemungkinan masih ada 100 kuburan massal yang belum diketahui,” demikian pernyataan laporan PBB pada pekan ini, dikutip dari Reuters.

Dalam mencari situs kuburan massal, misi PBB menggunakan citra satelit yang menunjukkan keanehan struktur tanah. Citra satelit itu juga menunjukkan tiga kemungkinan lokasi kuburan massal baru. Kuburan massal yang telah diketahui keberadaan sampai saat ini dikenal sebagai “The Landfill.”

Dalam laporannya, PBB mengungkapkan kasus militan yang kerap mengeksekusi dan memenjarakan ratusan orang sejak 2016-2020. Militan itu digerakkan oleh tujuh bersaudara dan dikenal dengan nama Kaniyat.

Kadang-kadang, militan itu memenjarakan orang di kotak yang mirip seperti oven kecil. Kotak tersebut kemudian dibakar saat interogasi. Militan Kaniyat inilah yang dituding menjadi dalang atas pembunuhan dan kuburan massal tersebut.

PBB menyampaikan masyarakat difabel, perempuan, dan anak-anak turut menjadi korban. Misi PBB juga menemukan bukti dari penculikan, pembunuhan, dan penyiksaan di kota tersebut.

Berdasarkan pernyataan dari warga setempat dan dua situs yang dikunjungi, misi PBB menemukan alasan masuk akal untuk curiga bahwa militan Kaniyat melakukan kejahatan kemanusiaan.

PBB juga menemukan empat komandan yang terlibat langsung dalam kejahatan tersebut. Merespons temuan ini, PBB mendesak pemerintah Libya untuk terus mencari kuburan massal tersebut. Mereka juga mendesak pemerintah untuk membentuk pengadilan khusus yang menangani kasus kejahatan internasional.

Menurut satu dari tiga kepala tim misi PBB itu, Tracy Robinson, timnya tak memiliki sumber dana dan kewenangan untuk menginvestigasi kuburan massal di Tarhouna sendiri. “Ini merupakan kewajiban pemerintah,” kata Robinson kepada jurnalis. (red)